Kebijakan Otonomi Perguruan Tinggi sebagai Dampak Reformasi Keuangan dalam Bidang Pendidikan di Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.51454/jet.v2i1.106Keywords:
kebijakan, otonomi perguruan tinggi, reformasi keuanganAbstract
Tujuan penelitian untuk mendiskripsikan kebijakan otonomi perguruan tinggi sebagai dampak reformasi keuangan dalam bidang pendidikan. Kebijakan otonomi sudah dianggap final, tetapi masih menjadi perdebatan sebab kebijakan otonomi belum diketahui arahnya akan kemana. Banyak kalangan menilai bahwa kebijakan otonomi sebagai bentuk reformasi keuangan dalam penyelenggaraan pendidikan agar perguruan tinggi lebih mandiri dalam urusan keuangan. Perguruan tinggi diberikan tanggung jawab untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak melalui instrumen pendidikan. Kebijakan otonomi untuk menciptakan transparansi maupun akuntabilitas justru menimbulkan dampak dalam tataran pengelolaannya. Dampaknya perguruan tinggi berusaha secara mandiri untuk menambah income guna membiayai biaya operasional yang tidak memadai. Penelitian menyimpulkan: 1) kebijakan otonomi perguruan tinggi diarahkan untuk berkompetisi dalam berbagai bidang, agar dapat bersaing untuk menjadi universitas bergengsi dan berkelas. 2) perguruan tinggi menginginkan diberikan kebebasan secara desentralistik agar dikelola secara mandiri tanpa intervensi pihak lain. 3) perguruan tinggi dituntut mencari pendanaan untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak untuk membiayai biaya operasional yang tidak dialokasikan pemerintah. 4) dampak kebijakan otonomi menciptakan praktek komersialisasi, menyebabkan biaya pendidikan yang tidak terjangkau.
Downloads
References
Altbach, P. G., & Knight, J. (2007). The Internationalization of Higher Education: Motivations and Realities. Journal of Studies in International Education, 11(3), 290–305. https://doi.org/10.1177/1028315307303542
Arifin, I., Juharyanto, Mustiningsih, & Taufiq, A. (2018). Islamic Crash Course as a Leadership Strategy of School Principals in Strengthening School Organizational Culture. SAGE Open. https://doi.org/10.1177/2158244018799849
Ball, S. J. (2016). Neoliberal education? Confronting the slouching beast. Policy Futures in Education, 14(8), 1046–1059. https://doi.org/10.1177/1478210316664259
Bok, D. (2003). Universities In the Marketplace: The Commercialization of Higher Education. New Jersey: Princeton University Press.
Darmaningtyas. (2014). Melawan Liberalisasi Pendidikan. Malang: Madani.
Darmaningtyas. (2015). Pendidikan yang Memiskinkan. Malang: Intrans Publishing.
Dwiningrum. (2013). Kapitalis Pendidikan vs Pendidikan: Pendekatan Kultural dan Modal Sosial dalam Membangun Masyarakat Terdidik. Yogyakarta: Ash- Shaff.
Education, H. (2011). Higher Education : Students at the Heart of the System. In Higher Education.
Fajar, M. (2015). Krisis Politik & Proposisi Demokratisasi: Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi. Jakarta: Bumi Aksara.
Fiere, P., & Illich, ivan dkk. (2003). Menggugat Pendidikan. Harian Kompas.
Ghosh, S. (2018). Autonomy for Universities: Goverments Move to Privatise is Eksklusionary. Journal Economic & Political, 53(13).
Gusnardi. (2014). Pendidikan Anti Korupsi di Perguruan Tinggi: Perlukah? Pekbis.
Hadi, H. (2016). KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL TERHADAP PENDIDIKAN ISLAM DAN PENDIDIKAN SEKULER. MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman. https://doi.org/10.30821/miqot.v40i2.304
Hadi, S. (2004). Strategi Pembangunan Indonesia Pasca IMF. Jakarta: Granit.
Hakim, L. (2012). Model Integrasi Pendidikan Anti Korupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam. Taklim.
Hasbullah, H. M. (2016). Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
Hill, D. (2003). Global Neo-Liberalism, The Deformation of Education and Resistance. The Journal of Critical Education Policy Studies, 1(1).
Icksan, M. A. (1985). Mahasiswa dan Kebebasan Akademik. Yogyakarta: PT Hanindita.
Jawa Pos. (2016). Tak Punya Uang, PTN Bisa Jual Produk. p. 23.
Juharyanto, J., Sultoni, S., Arifin, I., & Nurabadi, A. (2019). Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Penguatan Peran Multi-Stakeholders Forum (Masalah dan Strategi Solutif Peningkatan Mutu SD – SMP Satu Atap di Daerah Terpencil). Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan. https://doi.org/10.17977/um009v28i12019p001
Karweti, E. (2010). Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah Dan Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Guru SLB Di Kabupaten Subang. Journal Penelitian Pendidikan.
Levin, H. J. (1987). Education as a Public and a Private Good. Journal of Policy and Management, 6(4), 628–641.
Levin, J. S. (2005). The Business Culture of the Community College: Students as Consumers; Students as Commodities. New Directions for Higher Education, 129(1), 11–26.
Lorig, K. R., & Holman, H. R. (2003). Self-management education: History, definition, outcomes, and mechanisms. Annals of Behavioral Medicine. https://doi.org/10.1207/S15324796ABM2601_01
Management, I., & Education, H. (2007). Higher Education Management and Policy. Journal Oj the Programme on Institutional Management Шт Higher Education. https://doi.org/10.1787/hemp-v17-3-en
Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu. Jurnal ANSIRU PAI.
Nugroho, H. (2002). Mcdonalisasi Pendidikan Tinggi. Yogyakarta: Kanisius.
Nurdin. (2009). Pro Kontra Undang-Undang BHP dalam Konteks Mutu Pendidikan. Jurnal Administrasi Pendidikan, 9(1).
PH, S. (2014). Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 3(3), 324–337. https://doi.org/10.21831/cp.v3i3.2377
Pratomo, H. (2002). TANTANGAN PENDIDlKAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH. Cakrawala Pendidikan, 1(1). https://doi.org/10.21831/cp.v1i1.7472
Putra, G. R. . (2012). Politik Pendidikan: Liberalisasi Pendidikan Tinggi Periode 2000-2012 (Studi Komparasi: Indonesia dan India). Depok: Universitas Indonesia.
Rahardjo, M. (2010). Pemikiran Kebijakan Pendidikan Kontemporer. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Press.
Raychaudhuri, A., & De, P. (2007). Barriers on Trade in Higher Education Services: Empirical Evidence from Asia Pacific Countries. Asia Pacific Trade and Investment Review, 3(2).
Rizvi, F., & Lingard, B. (2010). Globalizing Education Policy. New York: Routledge.
Sandhu, R. (2015). Autonomy And Accountability In Higher Education. International Journal of Research in IT, Management and Engineering, 5(1).
Sangaji, A. (2013). neoliberalisme. Jurnal Pergerakan Progresif, III.
Simangunsong, B. (2018). Korupsi sebagai Musuh Bersama: Merekonstruksi Spiritualitas Anti Korupsi dalam Konteks Indonesia. BIA’: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristen Kontekstual. https://doi.org/10.34307/b.v1i2.52
Soeharto, K. (2010). Perdebatan Ideologi Pendidikan. Jurnal Cakrawala Pendidikan, 2(2), 134–146. https://doi.org/10.21831/cp.v2i2.334
Solihin, M. (2015). Kapitalisme Pendidikan (Analisis Dampaknya Terhadap Upaya Mencerdaskan Kehidupan Bangsa). Nur El -Islam.
Sonhadji, A. (2014). Manusia, Teknologi, dan Pendidikan Menuju Peradaban Baru. Malang: Universitas Negeri Malang Press.
Suharsaputra, U. (2015). Manajemen Pendidikan Perguruan Tinggi: Strategi Menghadapi Perubahan. Bandung: PT Refika Aditama.
Susanti, D. (2012). Privatisation and Marketisation of Higher Education in Indonesia: The Challenge for Equal Access and Academic Values. Higher Education, 61(2), 209–218. https://doi.org/10.1007/s10734-010-9333-7
Swasono, E. (2015). Ekonomi Cukup: Kritik Budaya pada Kapitalisme. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
Tilaar. (2012). Kaleidoskop Pendidikan Nasional. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
Triharso, A. (2015). Pendidikan Tinggi Dan Intelektualisme: Revitalisasi Ideologi Dan Menumbuhkan Modal Sosial Bangsa Menghadapi Persaingan Internasional Dan Global. Malang: Madani.
Van Der Wende, M. C. (2003). Globalisation and Access to Higher Education. Journal of Studies in International Education, 7(2), 193–206. https://doi.org/10.1177/1028315303007002006
Wilson, M. A. F. (2017). Neoliberal ideology in a private Sudbury school. Policy Futures in Education, 15(2), 170–184. https://doi.org/10.1177/1478210315610256
Zainuddin. (2008). Reformasi Pendidikan: Kritik Kurikulum dan Manajemen Berbasis Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
